DMN.com,-Ambon – PT Pertamina Patra Niaga terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya Biosolar, di Kota Ambon.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka layanan Biosolar lebih awal, yakni mulai pukul 05.00 WIT. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil koordinasi Pertamina Patra Niaga bersama Kepolisian, mitra SPBU, dan Asosiasi Sopir Truk pada Agustus 2026.
Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, mengatakan pembukaan layanan lebih awal dilakukan agar pengguna Biosolar dapat melakukan pengisian sebelum memasuki jam sibuk pagi hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai pukul 05.00 WIT agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari,” jelas Bramantyo, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pengaturan jam layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketertiban sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan di area SPBU pada jam sibuk.
“Jam layanan lebih awal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan di area SPBU pada jam sibuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Selain membuka layanan lebih awal, Pertamina Patra Niaga memastikan suplai Biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok.
Perencanaan suplai dan proses pembongkaran BBM yang dilakukan tepat waktu juga diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan di SPBU.
“Stok kami terus jaga. Penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina. Ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi,” kata Bramantyo.
Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memprioritaskan pasokan dari Integrated Terminal Wayame ke SPBU-SPBU di Kota Ambon agar pelayanan yang dimulai lebih awal pada pagi hari dapat berjalan maksimal.
Polda Maluku Perkuat Pengawasan
Upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, dan Kepolisian.
Pada Senin (14/9/2026), digelar rapat koordinasi mengenai keandalan pasokan dan ketersediaan BBM yang dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto bersama Pemerintah Provinsi Maluku, TNI, dan Pertamina.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas instansi untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, sekaligus menjaga pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto mengatakan, fenomena antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Maluku berkaitan dengan kendaraan-kendaraan logistik.
“Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ,” kata Dadang usai rapat koordinasi, Senin (14/9).
Menurut Dadang, terdapat sejumlah hal yang perlu diantisipasi, terutama dari aspek hukum, termasuk potensi tindak pidana penyalahgunaan BBM.
Untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku telah menurunkan tim gabungan bersama pemerintah daerah, TNI, dan Pertamina untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di lapangan.
“Masyarakat kami imbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tertib saat mengantre, dan kami ingatkan jangan coba-coba melakukan kecurangan,” tegasnya.
Enam SPBU di Ambon Dibina
Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah Polda Maluku bersama seluruh pihak terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Ambon, Aria Aditya, mengatakan pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap enam SPBU di Kota Ambon hingga September 2026.
“Pertamina Patra Niaga sendiri telah melakukan pembinaan kepada enam SPBU di Kota Ambon hingga September 2026 yang terbukti menyalurkan BBM bersubsidi tidak sesuai aturan,” ungkap Aria.
Menurutnya, pembinaan tersebut merupakan bagian dari langkah Pertamina Patra Niaga untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan.
“Ini adalah bagian langkah kami untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik,” tutupnya.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan, tertib saat mengantre, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait produk, layanan, maupun pertanyaan lainnya dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135. (AP)
Komentar